play_circle_outline
Jadwal Tayangan
Hari ini
Acara selanjutnya
04.50 - 05.00 WIB
MUTIARA PAGI

05.00 - 05.13 WIB
KHASANAH ISLAM

05.13 - 05.20 WIB
DAQU MOVIE

05.20 - 05.30 WIB
DONGENG PAGI

05.30 - 06.00 WIB
KARTUN SYAMIL

06.00 - 06.30 WIB
SAHABAT QUR'AN

06.30 - 07.00 WIB
POS PESANTREN

07.00 - 07.30 WIB
T-NEWS

07.30 - 08.00 WIB
NEW HASTAG

08.00 - 08.30 WIB
FIQUNISA

08.30 - 10.00 WIB
KAJIAN AKHIR PEKAN

10.00 - 11.00 WIB
FIQIH REMAJA

11.45 - 12.00 WIB
KULTUM dan ADZAN

12.00 - 12.30 WIB
TAHFIDZ JOURNEY

12.30 - 13.00 WIB
KISAH NABI DAN RASUL

13.00 - 14.00 WIB
TSHOP

14.00 - 15.00 WIB
FIQIH KELUARGA

15.00 - 15.07 WIB
DAQU MOVIE

15.07 - 15.27 WIB
KULTUM dan ADZAN

15.27 - 15.30 WIB
DAQU UPDATE

15.30 - 16.00 WIB
MUSIK MUSLIM

16.00 - 16.30 WIB
ADZAB DAN DOSA

16.30 - 17.00 WIB
PERBANDINGAN MAHDZAB

17.00 - 17.30 WIB
KARTUN SYAMIL

17.30 - 17.37 WIB
DAQU MOVIE

17.37 - 17.40 WIB
DAQU UPDATE

17.40 - 18.00 WIB
KULTUM dan ADZAN

18.00 - 18.30 WIB
T-NEWS

18.30 - 19.00 WIB
KISAH NABI DAN RASUL

19.00 - 19.15 WIB
KULTUM dan ADZAN

19.15 - 19.18 WIB
DAQU UPDATE

19.18 - 19.30 WIB
KHASANAH ISLAM

19.30 - 21.00 WIB
KAJIAN AKHIR PEKAN

21.00 - 22.00 WIB
MANFAAT DIBALIK SHALAT

22.00 - 23.00 WIB
FIQIH REMAJA

23.00 - 23.59 WIB
TSHOP

keyboard_arrow_left
 

Berita
Bagaimana Jika Ahok Tidak Diberhentikan ?
Diupload pada ( 03-03-2017/00:00 ) oleh ( ) | Total dibaca ( 874 )

TAHFIZH TV, JAKARTA -- Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ali Lubis mengatakan, pihaknya telah menempuh sejumlah upaya agar pemerintah menegakkan ketentuan pasal 83 UU Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ketentuan tersebut yakni mengatur soal wajibnya seorang kepala daerah yang berstatus terdakwa untuk dinonaktifkan.

"Sekarang kalau itu enggak dilaksanakan tinggal kita berpikir saja secara logika (apakah melanggar undang-undang atau tidak)," kata Ali, Jumat (3/3/2017).

Meski telah melakukan sejumlah upaya, mulai dari menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) hingga melapor ke Ombudsman RI, Ali menegaskan bahwa hal tersebut merupakan perintah undang-undang, bukan kepentingan ACTA maupun pihak lainnya.

"Karena itu sudah sesuai dengan undang-undang, kita tidak punya maksud lain. Kita bicara penegakan hukum karena itu perintah undang-undang, bukan maunya ACTA," ucapnya.

Ali pun menegaskan, bahwa pemberlakuan ketentuan menonaktifkan kepala daerah terdakwa tersebut tak hanya berlaku untuk Ahok. Sebelumnya telah terjadi pula penonaktifan sejumlah kepala daerah dengan status terdakwa.

"Ini berlaku bagi siapa pun kepala daerah, tidak harus pak Ahok. Jangan diasumsikan karena pak Ahok. Kan banyak contohnya yang di Sumatera Utara, ada pak Gatot, jadi ini berlaku bagi siapa pun pejabat negara," jelas Ali.

"Langkah-langkah hukum sudah kita jalani, kalau tidak ada tanggapan kembali lagi ke pak presiden," tutupnya. (Sumber: Okezone)